PERATURAN AKADEMIK
PERATURAN AKADEMIK (STKIP) PGRI SUMATERA BARAT I. Menimbang : 1. bahwa partisipasi dari segenap anggota Sivitas Akademika sangat diperlukan demi kelancaran pelaksanaan sistem pendidikan, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat 2. bahwa partisipasi penuh dari segenap anggota Sivitas Akademika akan terwujud bilamana setiap anggota dapat mengetahui dengan jelas dan pasti semua hak dan kewajibannya 3. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berlaku umum diperlukan adanya peraturan akademik yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan STKIP PGRI Sumatera Barat 4. bahwa dengan adanya sejumlah perubahan dan cepatnya perkembangan dalam dunia pendidikan tinggi, maka perlu dilakukan revisi atas Peraturan Akademik Nomor : 098/STKIP/PGRI-SB/2001 II. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi bahwa partisipasi penuh dari segenap anggota Sivitas Akademika akan terwujud bilamana setiap anggota dapat mengetahui dengan jelas dan pasti semua hak dan kewajibannya MEMUTUSKAN Menetapkan : Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Sumatera Barat. BAB I PENGERTIAN UMUM Pasal 1 Dalam Surat Keputusan inidimaksudkan dengan: a. Perguruan Tinggi Swasta, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk selanjutnya disebut Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP PGRI Sumatera Barat yang berada di bawah nauangan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Sumatera Barat. b. Peraturan Akademik adalah ketentuan-ketentuan yang di selenggarakan atau digunakan oleh STKIP PGRI Sumatera Barat dalam menjalankan pelaksanaan proses penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian serta pengembangannya, yang sifatnya mengikat seluruh unsur sivitas akademika. c. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggara program lembaga pendidikan dinyatakan dengan kredit. d. Semester adalah satuan terkecil untuk menyatakan lamanya program pendidikan dalam suatujenjang kredit. e. Sistem Kredit Semester atau dapat juga disingkat SKS adalah sistem kredit untuk suatu program studi dan suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil. f. Satuan Kredit Semester atau disingkat dengan SKS adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha komulatif bagi suatu program tertentu. g. Satu SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi dua sampai empat jam perminggu oleh tugas lain yang terstruktur maupun yang mandiri selama satu semester atau tabungan pengalaman belajar lainnyayang setara. h. Indek Prestasi atau disingkat IP adalah penjumlahan dan pada perkalian nilai mutu mata kuliah yang telah diambil di dalam suatu program studi dengan nilai kredit masing-masing mata kuliah tersebut dibagi dengan jumlah nilai kredit semua mata kuliah tadi. IP = Mi = Ki = n = i. Indek Prestasi Komulatif atau disingkat IPK adalah komulatif IP dihitung mulai dari semester pertama untuk semua mata kuliah yang telah diperoleh. j Program Studi adalah kesatuan rencana belajar yang dinyaatakan dalam kurikulum sebagai sejumlah kegiatan akademik dengan perincian tentang tujuan, proses beijar mengajar dan lama studi untuk mencari persyaratan pada suatu jenjang pendidikan. k. Penelitian adalah kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodelogi, model atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi danlatau kesenian. l. Ujian Komprehensif adalah ujian kemampuan memahami dan menguasai berbagai mata kuliah dan suatu program studi secara menyeluruh dan terpadu dalam memecahkan suatu masalah. m. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang pindah dan Perguruan Tinggi lain atau antar jurusan/program atau di dalam lingkungan STKIP PGRI Sumatera Barat. BAB II TUJUAN Pasal 2 Tujuan Peraturan Akademik ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Sistem Kredit Semester yaitu sistem yang memungkinkan penyajian program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, sehingga memberikan kemungkinan lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program studi menuju jenjang pendidikan tertentu. Secara khusus Sistem Kredit Semester bertujuan untuk: a. Memberi kesempatan kepada para mahasiwa agar dapat mengambil mata kuliah-mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang relatif singkat. c. Memberi kemungkinan terhadap penerapan sistem pendidikan dengari "input" dan "out put" jamak. d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dan waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian di masa kini dan masa datang. e. Mempertinggi objektivitas evaluasi kemajuan belajar mahasiswa. (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada pasal 2 dan 3 diatas, maka di STKIP PGRI Sumatera Barat diselenggarakan dan dikembangkan pendidikan akademik dan pendidikan profesional. (2) Pendidikan akademik mengutamakan peningkatan mutu dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan pendidikan profesional mengutamakan pen ingkatan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan. Pasal 5 (1) Sesuai dengan bentuk, sifat dan kondisinya, maka STKIP PGRI Sumatera Barat menyelenggarakan satu atau beberapa program studi pada jalur pendidikan akademik dan atau jalur pendidikan profesional. (2) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun sesuai dengan sasaran dan tujuan dan program studi. (3) Setiap program studi diselenggarakan dan dibina oleh jurusan di lingkungan (4) Dosen terdaftar pada jurusan dan mahasiswa terdaftar pada program studi. BAB III MATA KULIAH Pasal 6 (1) Mata kuliah-mata kuliah dan setiap program studi dapat dikelompokkan sebagai berikut: A. Kurikulum Inti: 1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 2. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 3. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 4. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) 5. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB) B. Kurikulum Lokal/Tambahan: 1. Kelompok Mata Kuliah Wajib 2. Kelompok Mata Kuliah Pilihan (2) Mata Kuliah MPK, MKK, MKB, MPB, MBB disebut juga kurikulum STKIP PGRI Sumatera Barat harus diambil oleh setiap mahasiswa dengan program studi masing-masing. (3) Mata Kuliah Wajib hanya diambil oleh mahasiswa program studi yang bersangkutan (4) Mata Kuliah Pilihan boleh dipilih oleh mahasiswa dalam rangka melengkapi studinya. (5) Kurikulum setiap program studi ditetapkan oleh Ketua Program Studi dan disahkan oleh Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat Pasal 7 (1) Setiap mata kuliah atau tugas akademik lainnya yang terstruktur dan diberikan secara terjadwal dilengkapi dengan kode huruf, kode nomor dan diberi bobot yang dinamakan nilai kredit. (2) Tujuan dan materi mata kuliah dinyatakan dalam sinopsis yang dirinci dalam Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan. (3) Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan disusun oleh kelompok program studi dalam jurusan yang bersangkutan dan disetujui oleh Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat. (4) Setiap mata kuliah dapat diselenggarakan dalam bentuk tatap muka, praktikum, laboratorium, kerja lapangan atau tugas akademik lainnya. Pasal 8 (1) (2) Penambahan, penghapusan, penggabungan dan pemecahan mata kuliah dalam suatu program studi harus ditetapkan oleh Ketua Program Studi dan disahkan oleh Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat. (3) Perubahan susunan mata kuliah dan suatu program studi diadakan paling cepat sesudah satu tahun peiaksanaan keputusan dan ayat 2 diatas. (1) Pengalaman Lapangan Kependidikan disingkat PL Kependidikan adalah suatu kegiatan intra-kurikuler mahasiswa di lapangan yang relevan dengan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi. (2) PL Kependidikan dikelompokkan kedalam Mata Kuliah Waj ib yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa. (3) PL Kependidikan adalah tugas akademik untuk mahasiswa SI dengan bobot kredit 4 sks. (4) Kegiatan PL ini dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing program studi. (5) Tempat, jadwal, program dan keikutsertaan mahasiswa dalam PL secara teknis ditentukan oleh unit PL kependidikan. Pasal 10 (1) Tugas akhir berbentuk skripsi yang didasarkan atas suatu penelitian (laboratorium, lapangan, perpustakaan) yang merupakan suatu tugas akhir dan mahasiswa. (2) Skripsi dikelompokkan ke dalam Mata Kuliah Wajib. (3) Skripsi adalah tugas akademik yang hanya diikuti oleb mahasiswa jenjang Program SI saja dengan bobot kredit 6 sks. (4) Penulisan-skripsi didasarkan pada pedoman yang dibuat oleh STKIP PGRI Sumatera Barat. BAB IV SISTEM STUDI MAHASISWA Pasal 11 (1) Setiap program studi pada jenjang pendidikan mempunyai beban dan lama studi sebagai berikut: SI = 144 - 160 sks dengan lama studi 8 - 14 semester (2) Seorang mahasiswa hanya terdaftar pada satu program studi di STKIP PGRI Sumatera Barat pada waktu yang sama. Pasal 12 (1) Seorang mahasiswa yang terdaftar pada program studi harus mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal semester dimulai dan mata kuliah yang akan diambil telah dikonsultasikan ke penasehat akademis. (2) Penentuan mata kuliah yang diambil seperti dimaksud pada ayat (1) di atas ditanda sahkan oleh penesehat akademis program studi. Pasal 13 (1) Satu tahun akademik pada dasarnya dibagi atas 2 (dua) semester yaitu ganjil dan semester genap. Setiap semester terdiri dan atas minimal 16 minggu kuliah efektif. (2) Semester ganjil dimulai pada bulan September sampai Januari dan semester genap dimulai pada bulan Februari sampai Juni. (3) Pada setiap semester STKIP PGRI Sumatera Barat menawarkan sejumlah mata kuliah untuk setiap program studi yang dapat dipedomani oleh mahasiswa dalam mengisi Kartu Rencana Studi (KRS). (4) Mahasiswa dapat memilih mata kuliah yang ditawarkan pada setiap semester dengan persetujuan Penasehat Akademis. Pasal 14 (1) Besarnya beban studi seorang mahsiswa pada setiap semester 11 sks dan maksimal 24 sks kecuali bagi mahasiswa yang beban sisa pada semester akhirnya dan 11 sks. (2) Jumlah sks yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa dalam satu semester tergantung pada Indek Prestasi dan semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut: Indeks Prestasi Semester Maksimum Jumlah sks yang dapat diambil Pasal 15 (1) Perubahan komposisi mata kuliah yang sedang diambil oleh seorang mahasiswa dalam satu semester baik berupa penggantinya, penambahan ataupun pembatalan nya hanya dapat diizinkan sengan persetujuan Ketua Program Studi atas usul Penasehat Akademik. (2) Pelaksanaan Perubahan sebagaimana disebut pada ayat 1 di atas, dapat dilaksanakan dalam selang waktu 4 (empat) minggu, dihitung dan permulaan semester. Pasal 16 (1) Unruk kelancaran studi mahasiswa ditunjuk Penasehat Akademik dan Pembimbing. (2) Penasehat Akademik adalah dosen yang ditunjuk memberi nasehat bagi kelancaran studi mahasiswa. (3) Untuk melaksanakan penelitian dan penulisan Skripsi atau Makalah dan tugas akhir lainnya ditunjuk Pembimbing. (4) Penasehat Akademik dan Pembimbing diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Program Studi. Pasal 17 (1) Seorang Penasehat Akademik terdiri dan dosen tetap dan dosen tidak tetap dan STKIP PGRI Sumatera Barat. (2) Seorang Penasehat Akademik mengasuh inahasiswa minimal 10 (sepuluh) orang. (3) Seorang Penasehat Akademik bertugas mengasuh mahasiswa paling sedikit selama 2 (dua) semester kecuali bilamana diperlukan penggantian dalam masa tersebut. Pasal 18 Tugas dan tanggung jawab Penasehat Akademik adalah: a. Memberi bimbingan dan nasehat kepada mahsiswa tentang cara-cara belajar yang baik dalam menyelesaikan studi. b. Memberi penjelasan dan petunjuk kepada mahasiswa tentang program studinya. c. Memberi nasehat kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang sesuai dengan program studinya. d. Membantu mahasiswa dalam reneana studinya, memilih mata kuliah yang tepat dan sesuai dengan kemampuan minat dan bakatnya serta tujuan pendidikan. e. Memberikan peringatan kepada mahasiswa yang berprestasi rendah. f. Meneliti sebab-sebab dan memberikan persetujuan atas perubahan rencana studi mahasiswa. g. Menyimpan secara rahasia data mahasiswa yang diasuhnya. h. Memberi laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang diasuhnya bilamana diperlukan. i. Menyediakan waktu yang cukup untuk berkonsultasi dengan mahasiswa di kampus. j. Mengikuti dan meperhatikan segala perilaku mahasiswa. Hak dan kewajiban mahasiswa terhadap penasehat akademik: a. Dapat berkonsultasi bilamana dipandang perlu atau melaporkan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam penyelesaian studi. b. Wajib berkonsultasi secara periodik dalam menyusun rencana studi dan minta pengesahan. Pasal 20 (I) Pada tahap akhir studi seorang mahasiswa dibimbing oleh 2 orang pembimbing Skripsi. (2) Pembimbing sebagaimana disebut pada ayat (I) terdiri atas: a. Pembimbing Pertama adalah sorang sarjana, dengan dengan pangkat serendahrendahnya Lektor atau yang telah mencapai gelar Magister dengan pangkat minimal Asisten Ahli atau telah mencapal gelar Doktor b. Pembimbing Kedua, adalah seorang sarjana yang serendah-rendahnya berpangkat Asisten AhIi (Gol Ill/b) Pasal 21 Tugas dan tanggung jawab Pembimbing: 1. Membantu penyiapan dan pelaksanaan atau tugas akhir lainnya. 2. Membimbing penulisan skripsi tugas akhir. 3. Memeriksa dan menilai skripsifLaporan tugas akhir dan atau tugas-tugas lain yang ditugaskan kepada mahasiswa. Pasal 22 Hak dan kewajiban mahasiswa terhadap pembimbing: a. Dapat berkonsultasi bilamana dipandang perlu yaitu dalam penyiapan dan pelaksanaan tugas penelitian dan penulisan skripsi atau tugas akhir. b. Wajib melaporkan secara periodik kemajuan pelaksanaan penelitian, penulisan skripsi atau tugas akhir. BAB V SISTEM EVALUASI Pasal 23 (1) Evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan kegiatan akademik terutama dalam proses mengajar antara mahasiswa dan dosen. (2) Evaluasi diadakan secara teratur dan terus menerus baik terhadap mahasiswa maupun terhadap dosen. (3) Ruang lingkup evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi kegiatan kuliah, praktikum laboratorium, tugas lapangan, penelitian dan penulisan laporan tugas akhir. (4) Untuk lebih mengungkapkan kemampuan ilmiah dan pendalaman materi disamping untuk mencapai evaluasi yang lebih objektif, maka kepada mahasiswa dapat dibebankan tugas-tugas seperti pekerjaan rumah, seminar kelompok, membuat koleksi, laporan studi kasus, studi pustaka, laporan buku, menterjemah dan bentuk lainnya. Pasal 24 (1) Tujuan evaluasi terhadap mahasiswa adalah untuk: a. Menetapkan beban studi semester b. Menentukan kelanjutan studi (2) Untuk beban studi semester, pertamakali paling cepat dapat dilaksanakan pada akhir semester pertama dan kemudian pada tiap semeter berikutnya. (3) Untuk kelanjutan studi mahasiswa, pertama kali paling cepat pada akhir semester kedua dan selanjutnya pada tiap akhir semester genap. Pasal 25 (1) Agar evaluasi terhadap kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi kuliah atau tugas akademik lainnya dapat ditetapkan lebih objektif maka harus dilaksana kan uj ian atau bentuk evaluasi lainnya. (2) Ujian seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) di atas secara umum terdiri dan a. Ujian Semester b. Ujian Sarjana c. Ujian Profesional (3) Ujian dapat diadakan dengan cara: a. Tertulis b. Lisan c. Bentuk lainnya (4) Ujian tertulis sebagaimana dalam ayat (3) di atas dapat berbentuk: a. Essay b. Pilihan Ganda c. Bentuk lainnya Pasal 26 (1) Ujian Semester seperti yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdiri atas: a. Ujian Tengah Semester (UTS) b. Ujian Akhir Semester (UAS) c. Ujian Tugas lainnya (UTL) (2) Ujian Tengah Semester diadakan setelah dilaksanakan 8 kali perkuliahan. (3) Ujian Akhir Semester diadakan sesudah masa kuliah semester terakhir dengan syarat minimal 14 kali dan kegiatan kuliah dan praktikum (kalau ada) yang terjadwal telah dilaksanakan oleh dosen. (4) Ujian tugas lainnya adalah penilaian tugas seperti yang tercantum dalam pasal 23 ayat (4) yang jadwalnya ditentukan oleh dosen yang bersangkutan dan dengan sepengatahuan Ketua Program Studi. (2) Ujian Akhir Semester untuk suatu mata kuliah hanya diadakan satu kali, tidak ada ujian ulangan. (1) Ujian Profesional diadakan pada tahap akhir penyelesaian studi Sarjana atau Diploma. (2) Persyaratan untuk menempuh ujian profesional: a. Memenuhi kurun waktu studi 7-8 semester untuk SI b. Memiliki jumlah dan komposisi sks sesuai dengan program studi. c. Telah menyelesaikan laporan akhir (jika ada) (3) Bentuk Ujian Profesional ditentukan oleh ketua program studi dan disahkan oleh Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat. Pasal 29 (1) Penilaian ujian dilakukan dengan menggunakan norma absolut (penilaian Acuan Patokan) atau norma relatif (Penilaian Acuan Norma), tergantung pada proses belajar mengajar, populasi mahasiswa dan jenis mata kuliah. (2) Norma absolut digunakan bilamana proses belajar mengajar menuntut penguasaan yang akurat dan matang untuk mencapai kemahiran dan kegiatan psikomotorik (Tujuan Instruksional Khusus). (3) Norma relatif digunakan bilamana selebaran nilai memperlihatkan grafik yang miring ke kanan atau ke kiri (positive or negative skew) dan populasi yang cukup besar. Pasal 30 (2) Pembobotan nilai sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas ditetapkan oleh dosen yang bersangkutan. Pasal 31 (1) Nilai akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan Nilai Mutu yaitu : A, B, C, D dan E. (2) Nilai Mutu dapat dinyatakan dengan Angka Mutu, yaitu :A = 4 ; B = 3 ; C =2 D= 1 dan E=0 (3) Untuk kepentingan tertentu Nilai Mutu dapat pula dinyatakan dengan Nilai Angka sebagai berikut: A 4 81-100 B 3 66-80 C 2 56-65 D 1 46-55 E 0 <45 Pasal 32 (1) Bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan mengikuti ujian akhir semester sebagaimana tersebut di dalam pasal 27 ayat (1) tetapi tidak mengikuti ujian akhir semester tanpa alasan yang sah maka kepadanya tidak dapat diberikan ujian susulan. (2) Kepada mahasiswa tersebut pada ayat (1) di atas, diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan dan praktikum (kalau ada) kembali, dan seluruh komponen yang telah diperoleh dalam mata kuliah tersebut dinyatakan batal. (3) Bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan pasal 27 ayat (1) akan tetapi tidak bisa mengikuti ujian akhir semester yang telah terjadwal, karena sakit atau halangan lain dengan alasan-alasan yang sah yang dapat diterima oleh Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat, maka ia dapat menempuh ujian akhir semester yang waktunya dapat diatur tersendiri. (1) Bila seorang mahasiswa oleh karena suatu alasan yang dapat diterima oleh dosen yang bersangkutan dan atas izin Pimpinan STKIP PGRI Sumatera Barat, tidak dapat menyelesaikan tugas akademik pada waktunya, maka nilai mata kuliahnya untuk sementara dinyatakan belum lengkap (BL). (2) Nilai BL seperti tersebut di atas akan ditukar dengan E bila mahasiswa tersebut tidak dapat menyelesaikan tugas pada tambahan waktu yang telah ditentukan oleh dosen yang bersangkutan dengan sepengetahuan Pimpinan STKIP• PGRI Sumatera Barat. (3) Dalam menentukan IP dan IPK, nilai BL tidak diperhitungkan. Pasal 34 (1) Setiap mahasiswa boleh memperbaiki nilai mata kuliah sebelum diwisuda. (2) Untuk memperbaiki nilai seperti dimaksud kegiatan kuliah, praktikum dan kegiatan akademik lainnya dan mata kuliah tersebut secara utuh dan penuh. (3) Setiap mata kuliah yang diperbaiki nilainya, maka nilai yang dipakai untuk menghitung IPK adalah nilai tertinggi yang pernah diperolehnya. Hasil Ujian Sarjana atau Ujian Profesional dinyatakan dalam bentuk a. Lulus b. Lulus Bersyarat c. Tidak Lulus Seorang mahasiswa dinyatakan Ujian Sarjana atau Profesional sehingga yang bersangkutan dapat dinyatakan menyelesaikan tugas dalam satu program studi bila memenuhi semua syarat berikut: a. Telah mengumpulkan jumlah sks yang disyaratkan untuk program studi yang bersangkutan. b. Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00 c. Tidak mempunyai nilai E d. Jumlah sks dan mata kuliah yang bernilai D sebanyak-banyaknya 10% f. Telah menyelesaikan dan berhasil mempertahankan skripsi atau makalah bila hal itu disyaratkan. Pasal 37 Seorang mahasiswa yang dinyatkan lulus bersyarat dalam ujian sarjana atau ujian profesional seperti yang dimaksud pada pasal 38 di atas, kemudian dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus, berdasarkan ketentuan berikut: a. Lulus, bila yang bersangkutan dapat menyelesaikan semua persyaratan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sesudah menempuh ujian. b. Tidak lulus, bila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan semua persyaratan dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah ia menempuh ujian. c. Ketentuan seperti dimaksud huruf a dan b diatas, diputuskan panitia ujian yang bersangkutan. (1) Seorang mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus seperti dimaksud pada pasal 38 di atas, masih diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang tidak lebih dan 3 (tiga) kali. (2) Setiap mahasiswa yang gagal setelah diberi kesempatan mengulang sebanyak 3 (tiga) kali dikeluarkan dan STKIP PGRI Sumatera Barat. Pasal 39 (1) Predikat kelulusan merupakan kualifikasi prestasi kumulatif yang diperoleh mahasiswa sampai akhir studi yang digunakan untuk menentukan kriteria hasil yudisium. (2) Predikat kelulusan diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan: b. Ujian Profesional Pasal 40 (2) IPK Program Sarjana dan Diploma adalah: a. 2,00 - 2,75 : Memuaskan b. 2,76 - 3,50 : Sangat Memuaskan c. 3,51 - 4,00 : Dengan Pujian (3) IPK Program Magister adalah: a. 2,7 - 3,4 : Memuaskan b. 3,5 - 3,7 : Sangat Memuaskan c. 3,8 - 4,0 : Dengan Pujian (4) Predikat Lulusan Dengan Pujian "ditentukan dengan memperhatikan masa studi minimum + 1 tahun untuk program Sarjana dan + 0,5 tahun untuk program magister. BAB VI SANKSI AKADEMIK Pasal 41 (I) Sanksi akademik adalah kriteria kualifikasi akademik bagi seorang mahasiswa yang sedang melanjutkan studinya dan satu tahap ke tahap berikutnya dan program yang diambil. (2) Sanksi akademik diberlakukan tiap akhir tahun (akhir semester genap) setelah dilakukan evaluasi. (3) Kriteria dan pelaksanaan sanksi akademik ditentukan oleh Pimpinan STKIP PGRI Sumatera Barat dengan memperhatikan IP, IPK, lama studi dan nilai mata kuliah. Pasal 42 (2) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang dipilihnya dalam waktu maksimum (SI = 14 semester) dinyatakan gugur pada jenjang pada pendidikannya tersebut. (3) Mahasiswa yang mendapat indeks prestasi dibawah 2,00 berturu-turut pada semester 1, II, III dan IV untuk semua jenjang program pendidikan, dinyatakan tidak sanggup menyelesaikan program studinya. (4) Mahasiswa yang melakukan kecurangan didalam pelaksanaan ujian diberi catatan khusus dalam berita acara ujian untuk dinyatakan tidak lulus. (5) Mahasiswa yang melakukan pemalsuan nilai, tanda tangan dan stempel STKIP PGRI Sumatera Barat atau sejenisnya maka akan dikenakan sanksi berupa skorsing dan atau diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pimpinan STKIP PGRI Sumatera Barat. (6) Setiap sanksi yang dikenakan pada mahasiswa pada ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 diajukan oleh Ketua Jurusan Program Studi kepada Pimpinan STKIP PGRI Sumatera Barat untuk ditetapkan sanksinya dalam surat keputusannya. BAB VII ADMINISTRASI AKADEMIK Pasal 43 (1) Kalender Akademik diterbitkan oleh STKIP PGRI Sumatera Barat pada awal tahun akademik. (2) Di dalam Kalender Akademik tercantum semua kegiatan dan jadwal pendidikan pengajaran dan kegiatan kurikulum. Pasal 44 (1) Setiap mahasiswa yang terdaftar di STKIP PGRI Sumatera Barat diberi Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) (2) Setiap mahasiswa harus mendaftarkan diri kembali tiap semester pada STKIP PGRI Sumatera Barat dan kepadanya diberikan Cap/stempel TERDAFTAR pada Kartu Mahasiswa. (3) Syarat-syarat pendaftaran seperti tersebut pada ayat 2 diatas ditetapkan oleh STKIP PGRI Sumatera Barat. (4) Mahasiswa yang telah terdaftar pada dasarnya berhak mendapat atau menggunakan semua fasilitas akademik yang tersedia pada STKIP PGRI Sumatera Barat. (1) Setiap mahasiswa yang terdaftar di STKIP PGRI Sumatera Barat harus dilaporkan ke Kopertis Wilayah X dan Dirjen Dikti. (2) Laporan tersebut akan menjadi arsip di Kopertis Wilayah X dan Dirjen Dikti. (1) Pada dasarnya seorang mahasiswa yang terdaftar dapat mengheñtikan perkuliahan buat sementara waktu dengan alasan yang sah. (2) Alasan yang dimaksud pada ayat (1) kalau perlu harus disertai dengan surat keterangan dan yang berwenang yang dapat diterima oleh Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat, sehingga dengan demikian kepada yang bersangkutan dapat diberikan cuti akademik. (3) Jangka waktu cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi (4) Bagi mahasiswa yang memperoleh cuti akademik dibebaskan dan kewaj iban membayar uang kuliah dan dengan demikian tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik dan STKIP PGRI Sumatera Barat. (5) Bagi mahasiswa yang selesai menjalankan cuti akademik diwajibkan mendaftar kembali agar dapat aktif kuliah. (6) Mahasiswa yang cuti akademik tanpa izin tertulis dan pimpinan STKIP PGRI Sumatera Barat harus membayar SPP pada masa cuti tersebut dan kewajiban Iainnya pada masa pendaftaran berikutnya. (7) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam lama studi. (1) Pada dasarnya seorang mahasiswa dapat pindah dalam lingkungan STKIP PGRI Sumatera Barat yaitu: a. Antar program studi dalam jurusan yang sama pada jenjang pendidikan yang sama. b. Antar program studi yang berbeda dalam lingkungan STKIP PGRJ Sumatera Barat. c. Dan jurusan eksakta kejurusan non eksakta. d. Dan jenjang pendidikan diploma ke jenjang pendidikan sarjana atau sebaliknya. (2) Persyaratan yang harus dipenuhi dan ayat (1) diatas adalah: a. Pindah dan program studi dengan status yang lebih tinggi atau sama b. Bukan mahasiswa drop out dan program studi asal c. Harus menyelesaikan pendidikan Diploma untuk dapat pindah ke jenjang pendidikan sarjana. d. Izin dan Ketua Program Studi asal dan izin Ketua Program Studi penerima sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan STKIP PGRI Sumatera Barat (3) Semua pemindahan mahasiswa hams seizin pimpinan STKIP PGRT Sumatera Barat. Pasal 48 (1) Bentuk/format dan isi ijazah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh menteri Pendidikan Nasional. (2) Selain dan pada ijazah kepada mahasiswa diberikan juga transkrip nilai secara keseluruhan dikeluarkan oleh STKIP PGRI Sumatera Barat. (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademikdan/atau pendidikan profesional diadakan upacara wisuda yang diadakan paling kurang sekali dalam setahun. (2) Wisuda adalah bagian dan kegiatan akademik, sehingga dengan demikian: a. Harus dihadiri oleh Wisudawan/wati b. Harus ada pelantikan oleh Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat (3) Sebelum wisuda dilaksanakan, hal-hal berikut harus sudah diselesaikan secara berturut-turut. a. Penerbitan Surat Keputusan Pimpinan STKIP PGRI Sumatera Barat tentang kelulusan lengkap dan wisudawan/wisudawati yaitu yang akan dibacakan pada upacara wisuda. b. Penandatanganan ijazah calon wisudawan/wati c. Penandatangan ijazah oleh Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat d. Penetapan tanggal wisuda oleh Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat (4) Pelantikan dilakukan oleh Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat (5) STKIP PGRI Sumatera Barat membuat buku wisuda yang berisi daftar lulusan dan biodata lulusan. (6) Pada upacara wisuda ditetapkan dan diumumkan lulusan terbaik . BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 50 (1) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pelaksanaan administratif akademik secara teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri. (2) Peraturan ini berlaku semenjak ditetapkan. Tanggal : 14 November 2008 Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Dirjen Dikti di Jakarta 2. Dirgurtiswa di Jakarta 3. Koordinator Kopertis Wilayah X 4. Ketua BM-PTS Wilayah X di Padang 5. Ketua Yayasan Pendidikan STKIP PGRI Sumatera Barat di Padang 6. Semua Pembantu Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat di Padang 7. Semua Ketua Progaram Studi STKIP PGRI Sumatera Barat di Padang 8. Ka. BAAK STKIP PGRI Sumatera Barat di Padang
KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Nomor: 285 /STKIP/PGRI-SB/2008
Tentang
PERATURAN AKADEMIK SEKOLAH TINGGI
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) PGRI SUMATERA BARAT
Indek Prestasi
Nilai mutu suatu mata kuliah
Nilai kredit mata kuliah
Jumlah mata kuliah yang telah diperoleh di dalam suatu program studi.
Pasal 3
STKIPPGRI.
Mata Kuliah diasuh dan dikembangkan oleh jurusan atau oleh unit pelaksana pendidikan lain di STKIP PGRI Sumatera Barat.
Pasal 9
Kurang dan 1,50 12 sks
dan 1,50 sampai dengan 1,99 15 sks
dan 2,00 sampai dengan 2,49 18 sks
dan 2,50 sampai dengan 2,99 21 sks
sama atau besar dari 3,00 24 sks
Pasal 19
Pasal 27
(1) Seorang mahasiswa baru hanya dapat menempuh Ujian Akhir Semester untuk suatu mata kuliah, bila yang bersangkutan telah mengikuti perkuliahan dan praktikum minimal 4 kali dan jumlah perkuliahan mata kuliah tersebut.
Pasal 28
(1) Nilai akhir suatu mata kuliah adalah nilai gabungan dan hasil-hasil UTS, UAS, UTL, dan penilaian tugas-tugas seperti praktikum laboratorium dan praktek-praktek lapangan setalah diberi pembobotan
Nilai Mutu Angka Mutu Nilai Angka
Pasal 33
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 38
a. Ujian SarjanalDiploma
(1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat yaitu : Memuaskan, Sangat Memuaskan, Dengan Pujian yang dinyatakan pada Transkrip Nilai.
(1)
Mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan sampai 3 (tiga) kali berturut- turut sesuai dengan jadwal perkuliahan tidak dibenarkan mengikuti kuliah berikutnya.
Pasal 45
Pasal 46
Pasal 47
Pasal 49
Ditetapkan di : Padang
Drs. Ristapawa Indra, M.Pd
0 komentar:
Posting Komentar